Diskusi tentang Pemilihan
Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2017 sudah mewabah di kalangan masyarakat Ibu
Kota, tidak terkecuali di kantor penulis. Semua pembicaraan mengarah pada
peluang pejawat (incumbent) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan kandidat
penantangnya. Hingga saat ini, Ahok secara riil belum memiliki penantang yang
kuat secara ketokohan. Padahal, ketokohan merupakan faktor utama bagi kandidat
lain untuk bisa mengalahkan pejawat. Hasil berbagai lembaga survei tentang
popularitas memang menempatkan mantan bupati Belitung Timur itu dalam posisi
pertama. Pun, dengan elektabilitas, Ahok masing tetap sebagai jawara.
Meski begitu, siapa pun kandidat yang menjadi calon lawan Ahok hendaknya tidak perlu "keder" dulu. Itu lantaran figur Ahok tidak sekuat yang dicitrakan di media massa ataupun media sosial. Mengutip pernyataan CEO PolMark Indonesia Eep Saefulloh Fatah, "Ada jarak antara elektabilitas dan popularitas yang sangat jauh." Bagi penulis, pernyataan Eep itu seolah membuka kotak pandora informasi survei tentang Ahok, meski juga bukan sebuah hal yang mengejutkan.
Informasi yang disampaikan Eep seolah menetralkan berbagai pernyataan yang dilontarkan pengamat, yang menegaskan Ahok terkesan tiada saingan atau Ahok bakal menang mudah, siapa pun lawannya di Pilgub DKI. Walaupun ada yang menyanggah atau bahkan mencibir Eep, hal itu sebenarnya tidak masalah juga. Hanya yang patut ditekankan, Eep adalah salah satu "otak" kemenangan pasangan Jokowi-Ahok dalam Pilgub DKI 2012 dan Jokowi-Jusuf Kalla pada Pilpres 2014.
Kembali ke soal Ahok, secara popularitas memang mantan politikus Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PIB), Golkar, dan Gerindra tersebut jauh meninggalkan lawan politiknya. Status sebagai pejawat dan sosok kontroversial lantaran kerap mengeluarkan komentar pedas, bahkan kasar membuatnya menjadi media darling. Dengan selalu marah dan mengancam anak buahnya setiap hari, Ahok seolah menjaga ritme kerja seperti itu agar dikesankan sebagai figur tegas. Untuk menguatkan citra tersebut, Ahok tidak segan memecat bawahannya dan melakukan bongkar pasang birokrasi sesuai seleranya.
Namun, ada satu catatan unik yang perlu disorot dari Ahok. Apa itu? Kalau kita berdebat soal sosok Ahok, entah ia dikenal jujur, tegas, antikorupsi, kasar, atau gemar menyalahkan bawahan, penilaian itu jelas subjektif. Suka-suka kita menilai Ahok, yang tentu itu menimbulkan perdebatan. Karena itu, satu-satunya cara bagi kandidat penantang Ahok adalah dengan mengupas habis kinerjanya sejak menjabat sebagai gubernur DKI menggantikan Jokowi yang menjadi presiden ke-7 RI pada 20 Oktober 2014. Dengan cara begitulah, penilaian terhadap Ahok bisa dikatakan subjektif dan pakai data, tidak asal kritik.
Kalau mengacu penilaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi yang diadakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) 2014, Pemprov DKI hanya menduduki peringkat ke-18 dengan nilai 58,57 atau mendapat predikat CC. Nilai itu jauh di bawah Pemprov Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Timur yang menduduki urutan 1 dan 2 dengan mendapat predikat A yang masing-masing meraih nilai 80,68 dan 80,04. Sedangkan, Pemprov Jawa Tengah dan Pemprov Jawa Barat masing-masing mendapat predikat BB dengan nilai 72,09 dan 70,06.
Dari data itu, bisa dinilai bahwa reformasi birokrasi dan transparansi yang selama ini digembar-gemborkan Ahok ternyata baru sebatas wacana. Ahok yang dikesankan berani membongkar mafia anggaran hanya sebatas lips service. Pun, dengan bongkar pasang birokrasi yang ditempuhnya belum membuahkan hasil menggembirakan. Ahok kalah telak dibandingkan Wali Kota Ridwan Kamil (Emil) yang menempatkan Bandung di posisi pertama tata kelola pemerintahan versi Kemenpan RB.
Sekarang kita nilai kinerja Ahok dalam serapan APBD DKI versi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pada 2014, anggaran DKI sebesar Rp 72 triliun hanya terserap tak sampai 40 persen atau terendah sepanjang sejarah. Pun, dengan anggaran DKI tahun 2015 sebanyak Rp 73,08 triliun, hanya terserap sekitar 67 persen. Dengan nilai serapan rendah, hal itu membuat pembangunan yang seharusnya bisa melaju kencang malah terhambat.
Mungkin ada yang tetap memuji Ahok dengan kinerja itu, dengan berargumen Ahok sangat selektif untuk tidak menggunakan anggaran sesukanya. Hanya saja, perlu diingat, Presiden Jokowi pernah mengancam menjatuhkan sanksi bagi kepala daerah yang serapan anggarannya rendah. pada awal 2016, Jokowi juga membanggakan realisasi penggunaan APBN 2015 pada posisi 91,2 persen atau lebih tinggi dari perkiraan pengamat soal serapan anggaran di kisaran 80 persen.
Tentu, masih banyak kelemahan yang bisa diulas untuk membuka tabir Ahok sebenarnya, seperti kesalahan prosedur yang dilakukan Ahok dalam kasus Rumah Sakit Sumber Waras yang menyebabkan potensi kerugian negara versi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebesar Rp 191 miliar ataupun izin reklamasi pulau di Pantai Utara Jakarta yang terlihat menguntungkan perusahaan properti tertentu. Dengan berbagai fakta itu, pencapaian Ahok selama menjadi gubernur DKI sebenarnya tidak terlalu mengesankan, meski ada juga prestasinya yang tak sedikit.
Hanya saja, yang perlu digarisbawahi, Ahok bukanlah Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini ataupun Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas yang baru menjalani periode kedua pemerintahannya setelah memenangkan pilkada serentak 2015. Penulis mencontohkan Risma dan Anas karena kebetulan keduanya termasuk kepala daerah populer yang dianggap sukses membangun wilayahnya.
Ketika Pilkada Surabaya dan Banyuwangi dihelat pada 9 Desember 2015, masyarakat di kedua daerah itu sudah memprediksi kandidat yang melawan pejawat hanya "buang-buang uang" saja karena hampir dipastikan kalah. Hal itu dibuktikan dengan hitungan manual Komisi Pemilihan Umum (KPU), yaitu Risma mendapat suara 86,22 persen dan Anas 88,96 persen.
Kondisi berbeda terjadi Pilgub DKI 2017. Meski pejawat diunggulkan, calon lawan Ahok masih melihat celah peluang untuk bisa menang. Tentu saja, strategi tepat harus diusung penantang Ahok. Apalagi, Ahok menjadi gubernur DKI berkat "nasib baik" saat Jokowi naik menjadi presiden RI. Dengan begitu, Ahok belum teruji seperti Risma dan Anas yang sudah dua kali menang dalam pesta demokrasi. Karena itu, pendukung Ahok selalu mengampanyekan idolanya sebagai sosok tegas dan tanpa kompromi, bukan menonjolkan prestasinya. Karena, prestasi yang diukir Ahok dapat diperdebatkan.
Dari berbagai ulasan itu, kandidat lawan Ahok hanya perlu menunjukkan bahwa kinerja pejawat selama ini tidak bagus-bagus amat. Kalau mau jeli, sebaiknya kubu penantang tidak lagi memainkan isu agama, meski pendukung Ahok pada kenyataannya juga ikut memainkan isu tersebut.
Menurut penulis, Ahok besar tidak lebih karena disokong media yang sangat gencar memberitakannya siang dan malam tanpa henti, meski isinya hanya berita cangkem semata. Namun, untuk prestasi, Ahok sebenarnya jauh tertinggal dibandingkan Risma, Emil, ataupun Anas. Penulis berharap, situasi Pilgub DKI 2017 tidak sampai menimbulkan polarisasi yang kuat melebihi Pilpres 2014, meski tanda-tanda itu sudah mulai tampak. Apalagi kalau sampai terjadi head to head alias hanya dua pasangan yang ikut Pilgub DKI, situasi bisa semakin "panas". Meski Ahok memiliki dua handicap hingga memunculkan sentimen anti-Ahok di komunitas tertentu, kandidat penantang bisa menang kok tanpa perlu memainkan isu SARA.
Satu syaratnya, penantang wajib membangkitkan kesadaran umat agar mau bangkit dan tumbuh kesadaran untuk bersatu. Tidak boleh lagi terpecah-belah demi kepentingan diri sendiri atau segelintir kelompok. Penulis mengibaratkan Ahok itu seperti bola salju yang menggelinding semakin besar, terlepas ia maju melalui jalur independen atau parpol. Kalau tidak dihentikan sekarang, namanya akan semakin melambung. Tentu, kita harus siap menerima kenyataan Ahok terpilih menjadi gubernur DKI periode 2017-2022 kalau penantangnya tidak cerdik mengolah isu.
Dan, jangan kaget pula, Ahok akan mengikuti jejak Jokowi untuk meninggalkan kursi DKI 1 demi terbentuk pasangan Jokowi-Ahok pada Pilpres 2019. Untuk yang terakhir ini, penulis hanya memprediksi asal-asalan, boleh percaya boleh tidak. Waktu yang akan membuktikan....
*Sumber: Republika
Meski begitu, siapa pun kandidat yang menjadi calon lawan Ahok hendaknya tidak perlu "keder" dulu. Itu lantaran figur Ahok tidak sekuat yang dicitrakan di media massa ataupun media sosial. Mengutip pernyataan CEO PolMark Indonesia Eep Saefulloh Fatah, "Ada jarak antara elektabilitas dan popularitas yang sangat jauh." Bagi penulis, pernyataan Eep itu seolah membuka kotak pandora informasi survei tentang Ahok, meski juga bukan sebuah hal yang mengejutkan.
Informasi yang disampaikan Eep seolah menetralkan berbagai pernyataan yang dilontarkan pengamat, yang menegaskan Ahok terkesan tiada saingan atau Ahok bakal menang mudah, siapa pun lawannya di Pilgub DKI. Walaupun ada yang menyanggah atau bahkan mencibir Eep, hal itu sebenarnya tidak masalah juga. Hanya yang patut ditekankan, Eep adalah salah satu "otak" kemenangan pasangan Jokowi-Ahok dalam Pilgub DKI 2012 dan Jokowi-Jusuf Kalla pada Pilpres 2014.
Kembali ke soal Ahok, secara popularitas memang mantan politikus Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PIB), Golkar, dan Gerindra tersebut jauh meninggalkan lawan politiknya. Status sebagai pejawat dan sosok kontroversial lantaran kerap mengeluarkan komentar pedas, bahkan kasar membuatnya menjadi media darling. Dengan selalu marah dan mengancam anak buahnya setiap hari, Ahok seolah menjaga ritme kerja seperti itu agar dikesankan sebagai figur tegas. Untuk menguatkan citra tersebut, Ahok tidak segan memecat bawahannya dan melakukan bongkar pasang birokrasi sesuai seleranya.
Namun, ada satu catatan unik yang perlu disorot dari Ahok. Apa itu? Kalau kita berdebat soal sosok Ahok, entah ia dikenal jujur, tegas, antikorupsi, kasar, atau gemar menyalahkan bawahan, penilaian itu jelas subjektif. Suka-suka kita menilai Ahok, yang tentu itu menimbulkan perdebatan. Karena itu, satu-satunya cara bagi kandidat penantang Ahok adalah dengan mengupas habis kinerjanya sejak menjabat sebagai gubernur DKI menggantikan Jokowi yang menjadi presiden ke-7 RI pada 20 Oktober 2014. Dengan cara begitulah, penilaian terhadap Ahok bisa dikatakan subjektif dan pakai data, tidak asal kritik.
Kalau mengacu penilaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi yang diadakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) 2014, Pemprov DKI hanya menduduki peringkat ke-18 dengan nilai 58,57 atau mendapat predikat CC. Nilai itu jauh di bawah Pemprov Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Timur yang menduduki urutan 1 dan 2 dengan mendapat predikat A yang masing-masing meraih nilai 80,68 dan 80,04. Sedangkan, Pemprov Jawa Tengah dan Pemprov Jawa Barat masing-masing mendapat predikat BB dengan nilai 72,09 dan 70,06.
Dari data itu, bisa dinilai bahwa reformasi birokrasi dan transparansi yang selama ini digembar-gemborkan Ahok ternyata baru sebatas wacana. Ahok yang dikesankan berani membongkar mafia anggaran hanya sebatas lips service. Pun, dengan bongkar pasang birokrasi yang ditempuhnya belum membuahkan hasil menggembirakan. Ahok kalah telak dibandingkan Wali Kota Ridwan Kamil (Emil) yang menempatkan Bandung di posisi pertama tata kelola pemerintahan versi Kemenpan RB.
Sekarang kita nilai kinerja Ahok dalam serapan APBD DKI versi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pada 2014, anggaran DKI sebesar Rp 72 triliun hanya terserap tak sampai 40 persen atau terendah sepanjang sejarah. Pun, dengan anggaran DKI tahun 2015 sebanyak Rp 73,08 triliun, hanya terserap sekitar 67 persen. Dengan nilai serapan rendah, hal itu membuat pembangunan yang seharusnya bisa melaju kencang malah terhambat.
Mungkin ada yang tetap memuji Ahok dengan kinerja itu, dengan berargumen Ahok sangat selektif untuk tidak menggunakan anggaran sesukanya. Hanya saja, perlu diingat, Presiden Jokowi pernah mengancam menjatuhkan sanksi bagi kepala daerah yang serapan anggarannya rendah. pada awal 2016, Jokowi juga membanggakan realisasi penggunaan APBN 2015 pada posisi 91,2 persen atau lebih tinggi dari perkiraan pengamat soal serapan anggaran di kisaran 80 persen.
Tentu, masih banyak kelemahan yang bisa diulas untuk membuka tabir Ahok sebenarnya, seperti kesalahan prosedur yang dilakukan Ahok dalam kasus Rumah Sakit Sumber Waras yang menyebabkan potensi kerugian negara versi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebesar Rp 191 miliar ataupun izin reklamasi pulau di Pantai Utara Jakarta yang terlihat menguntungkan perusahaan properti tertentu. Dengan berbagai fakta itu, pencapaian Ahok selama menjadi gubernur DKI sebenarnya tidak terlalu mengesankan, meski ada juga prestasinya yang tak sedikit.
Hanya saja, yang perlu digarisbawahi, Ahok bukanlah Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini ataupun Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas yang baru menjalani periode kedua pemerintahannya setelah memenangkan pilkada serentak 2015. Penulis mencontohkan Risma dan Anas karena kebetulan keduanya termasuk kepala daerah populer yang dianggap sukses membangun wilayahnya.
Ketika Pilkada Surabaya dan Banyuwangi dihelat pada 9 Desember 2015, masyarakat di kedua daerah itu sudah memprediksi kandidat yang melawan pejawat hanya "buang-buang uang" saja karena hampir dipastikan kalah. Hal itu dibuktikan dengan hitungan manual Komisi Pemilihan Umum (KPU), yaitu Risma mendapat suara 86,22 persen dan Anas 88,96 persen.
Kondisi berbeda terjadi Pilgub DKI 2017. Meski pejawat diunggulkan, calon lawan Ahok masih melihat celah peluang untuk bisa menang. Tentu saja, strategi tepat harus diusung penantang Ahok. Apalagi, Ahok menjadi gubernur DKI berkat "nasib baik" saat Jokowi naik menjadi presiden RI. Dengan begitu, Ahok belum teruji seperti Risma dan Anas yang sudah dua kali menang dalam pesta demokrasi. Karena itu, pendukung Ahok selalu mengampanyekan idolanya sebagai sosok tegas dan tanpa kompromi, bukan menonjolkan prestasinya. Karena, prestasi yang diukir Ahok dapat diperdebatkan.
Dari berbagai ulasan itu, kandidat lawan Ahok hanya perlu menunjukkan bahwa kinerja pejawat selama ini tidak bagus-bagus amat. Kalau mau jeli, sebaiknya kubu penantang tidak lagi memainkan isu agama, meski pendukung Ahok pada kenyataannya juga ikut memainkan isu tersebut.
Menurut penulis, Ahok besar tidak lebih karena disokong media yang sangat gencar memberitakannya siang dan malam tanpa henti, meski isinya hanya berita cangkem semata. Namun, untuk prestasi, Ahok sebenarnya jauh tertinggal dibandingkan Risma, Emil, ataupun Anas. Penulis berharap, situasi Pilgub DKI 2017 tidak sampai menimbulkan polarisasi yang kuat melebihi Pilpres 2014, meski tanda-tanda itu sudah mulai tampak. Apalagi kalau sampai terjadi head to head alias hanya dua pasangan yang ikut Pilgub DKI, situasi bisa semakin "panas". Meski Ahok memiliki dua handicap hingga memunculkan sentimen anti-Ahok di komunitas tertentu, kandidat penantang bisa menang kok tanpa perlu memainkan isu SARA.
Satu syaratnya, penantang wajib membangkitkan kesadaran umat agar mau bangkit dan tumbuh kesadaran untuk bersatu. Tidak boleh lagi terpecah-belah demi kepentingan diri sendiri atau segelintir kelompok. Penulis mengibaratkan Ahok itu seperti bola salju yang menggelinding semakin besar, terlepas ia maju melalui jalur independen atau parpol. Kalau tidak dihentikan sekarang, namanya akan semakin melambung. Tentu, kita harus siap menerima kenyataan Ahok terpilih menjadi gubernur DKI periode 2017-2022 kalau penantangnya tidak cerdik mengolah isu.
Dan, jangan kaget pula, Ahok akan mengikuti jejak Jokowi untuk meninggalkan kursi DKI 1 demi terbentuk pasangan Jokowi-Ahok pada Pilpres 2019. Untuk yang terakhir ini, penulis hanya memprediksi asal-asalan, boleh percaya boleh tidak. Waktu yang akan membuktikan....
*Sumber: Republika
